Jadikan Siak Pusat Riset Peradaban Melayu, Afni: Kitab Bab Al Qawa’id Lampaui Zamannya

RIAUEDUKASI.COM, SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli mengajak para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dari Indonesia dan Malaysia menjadikan Siak Sri Indrapura sebagai pusat riset peradaban Melayu. Sebab berbagai benda dan literasi peninggalan sejarah termasuk Kitab Bab Al Qawa’id, menjadi bukti nyata kejayaan Kesultanan Siak pasa masanya.

“Siak membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Melayu bukanlah bangsa yang sekadar mengikuti arus sejarah. Melainkan bangsa penentu sejarah yang memiliki literasi hukum bertulis yang sangat canggih dan modern,” ungkap Afni, Rabu (12/8/2026).

Hal itu disampaikan saat membuka Seminar Internasional “Budaya Melayu Pesisir Selat Melaka, Bab Al Qawa’id dan Kesultanan Islam Nusantara” di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak.

Seminar internasional tersebut dihadiri pula oleh Wakil Bupati Siak, unsur forkopimda, LAMR Provinsi Riau dan kabupaten/kota, akademisi dari Indonesia dan Malaysia, serta mahasiswa lintas negara.

Selain kitab tadi, Afni juga menyebut, Istana Asserayah Hasyimiah, Balai Kerapatan Tinggi, dan Komet yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional, menjadi saksi kebesaran Kesultanan Siak.

Bupati perempuan pertama di Siak ini, juga berharap forum itu menjadi jembatan intelektual untuk memperkuat kajian hukum adat Melayu dan mempererat persaudaraan serumpun di kawasan pesisir Selat Melaka.

https://member.akademilakukeras.com/aff/4363/165/ (info lanjut klik aja)

Dalam pidato kuncinya, Afni mengatakan, Kitab Bab Al Qawa’id merupakan salah satu bukti kebesaran Kesultanan Siak. Sekaligus penanda bahwa bangsa Melayu memiliki tradisi hukum bertulis yang maju dan berperan dalam menentukan sejarah bangsa.

Selat Melaka sejak dahulu menjadi jalur strategis perdagangan dunia dan pertemuan berbagai peradaban. Menurut Afni, jauh sebelum konsep maritime governance dan hukum internasional modern dikenal, Kesultanan Siak telah memiliki fondasi hukum bertulis yang kuat melalui Bab Al Qawa’id.

Afni menjelaskan, Bab Al Qawa’id yang dihimpun pada masa Sultan Siak ke-11, Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, menjadi bukti bahwa Kesultanan Siak telah memiliki sistem hukum, tata kelola pemerintahan, dan peradilan yang modern.

Bab Al Qawa’id, lanjutnya, memiliki tiga gagasan besar yang melampaui zamannya. Yakni, model kebhinekaan dan inklusif, visi desentralisasi pemerintahan dalam 10 wilayah, serta integritas kepemimpinan melalui larangan suap, kewajiban persidangan terbuka, dan pencatatan perkara secara resmi.

Kitab tersebut, sambungnya, memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan pendatang dari berbagai daerah maupun bangsa asing. Kesultanan Siak, kata Afni, menerapkan hukum yang bersendi Islam dan adat Melayu secara inklusif serta tidak diskriminatif.

Afni yang juga cucu kandung Zakaria Yatim, salah satu penasehat agama Sultan Syarif Kasim II, mendedahkan bahwa dalam Bab Al Qawa’id juga mengatur perdagangan, investasi, cukai, kontrak dagang, hingga perlindungan hak masyarakat atas tanah dan kebun. Saat itu, Kesultanan Siak telah menerapkan prinsip keterbukaan investasi dengan tetap menjaga hak ulayat dan kedaulatan ekonomi masyarakat.

"Jadi jauh sebelum perjuangan hak hutan tanah tertuang di dalam Visi Misi kami, Sultan Siak sudah menegaskan tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat. Boleh berinvestasi di Siak tapi jangan mengabaikan hak-hak masyarakat Siak," tegas Afni.

Karena itu, lanjut Afni, Bab Al Qawa’id tidak boleh berhenti sebagai artefak museum atau bahan kajian perpustakaan semata. Pemkab Siak mendorong pembentukan konsorsium adat 10 wilayah eks-Kesultanan Siak, penerapan restorative justice berbasis adat, serta menjadikan nilai integritas dalam kitab tersebut sebagai inspirasi tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Bab Al Qawa'id adalah pintu pegangan. Lahir pada awal abad 19 tentang gagasan besar Kesultanan Siak yang berdiri sejak abad ke-17 dan membuktikan sebagai kitab yang luar biasa mengatur tentang norma hukum pemerintahan," ungkapnya lagi.***