Seminar Nasional Dewandik se-Indonesia Bahas Isu Strategis. Ini yang Perlu Dibenahi

RIAUEDUKASI.COM – Rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Dewan Pendidikan (Dewandik) se-Indonesia 2024 yang dihelat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergulir. Berbagai persoalan aktual yang terjadi pada pendidikan nasional dan daerah dibedah dalam acara seminar nasional, Jumat (18/10/2024) di Hotel Platinum.

Hadir beberapa narasumber antara lain anggota Komisi X DPR-RI Dr Ir Hetifah Syaifudian MPP, praktisi pendidikan Prof Dr Bohari Yusuf, Kemendikbudrustek Dr Wiwik Setiawati, dan Ketua Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia Prof Dr Junaidi SS Mhum PhD. 

Diskusi seminar ini berlangsung alot, sebab perwakilan dari dewandik yang berasal dari 15 provinsi dan kabupaten kota, menyampaikan catatan mereka terhadap situasi yang berkembang di tiap-tiap daerah. Bahkan beberapa presentase narasumber seminar ini juga dikritisi oleh perwakilan dari beberapa daerah.

Anggota DPR-RI Hetifa misalnya lebih banyak menyoroti kurangya pemerataan pendidikan. ‘’Saya berharap dewan pendidikan bisa menjalankan fungsi dan peranan di tengah satuan pendidikan. Jangan ada kesenjangan yang terjadi. Jika memang ada temuan seputar hal itu, jangan segan-segan memberikan rekomendasi pada kepala daerah dan wakil rakyat di daerah,’’ katanya.

Lebih jauh dia juga mengharapkan masing-masing satuan pendidikan memiliki data yang akurat, sehingga jika ada kelemahan yang dilakukan pemerintah, maka ada kebijakan yang bisa diambil. ‘’Ada contoh beasiswa yang tidak merata, ada siswa yang tidak tercatat sehingga tidak mendapatkan dana BOS. Ini kan harus dilengkapi dengan data. Ada aturan bakunya penggunaan anggaran oleh pemerintah. Jadi ini mesti jadi perhatian bersama,’’ lanjutnya mencontohkan.

Begitu pula Wiwik Setiawati yang banyak menyampaikan program-program yang sudah dilakukan Kemendikbudristek selama ini. Misalnya seputar PPPK, sekolah penggerak, dan guru penggerak. Dia memang mengakui adanya kualitas yang tidak merata antar daerah.
‘’Faktanya saat ini terjadi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Ada juga kurangnya profesinalisme para guru, rendahnya minat baca. Jadi kami memang berharap bisa bersinergi dengan dewan pendidikan. Masyarakat harus dilibatkan dalam hal ini,’’ sebutnya. 

Tidak itu saja, dia juga berharap dewan pendidikan bisa memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan pendidikan, menjembatani miskomunikasi antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Lalu memantau pelaksanaan pendidikan, serta mendorong parsitipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

Lain hal dengan Prof Bohari Yusuf, dia membentang seputar kondisi pendidikan nasional yang dibandingkan dengan beberapa negara di dunia. Faktanya, saat ini Indonesia berada pada rangking 107 dari 177 negara yang diteliti oleh lembaga internasional (ICI). Dia sangat mencemaskan kondisi generasi muda saat ini yang akan menghadapi persaingan pada 10-20 mendatang.

‘’Inovasi generasi muda ini memang harus didorong Kalau sekarang kita membandingkan dengan beberapa negara, nampak ketertinggalan kita. Begitu pula komitmen penyelengara pendidikan di tanah air. Kadang masalah pendidikan ini jadi isu saaat Pilkada saja. Semua calon dan paslon mengusung tema pendidikan,’’ ujarnya.

Prof Junaidi mengupas tentang persoalan tantangan dan solusi masalah pendidikan yang terjadi saat ini. Dia mencatat banyak kelemahan yang terjadi. Salah satunya adalah kualitas guru.

‘’Kami berharap di tingkat pusat, perlu pembenahan administrasi pendidikan. Guru-guru kita ini habis waktunya mengurusi administrasi. Tak sempat lagi memikirkan kualitas dan pengajaran. Kementrian seharusnya berpikir esensi pembelajaran,’’ ungkapnya.

Lebih jauh dia juga mencontohkan beberapa kasus yang terjadi pada sistem dan kondisi pendidikan di Indonesia. Misalnya, ada rencana pemerintah yang terus menambah sekolah negeri. Ternyata menimbukan juga masalah pada sekolah swasta. Begitu pula banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan akses untuk sekolah.

Ada hal yang menarik ketika Prof Junaidi mengusulkan agar Dinas Pendidikan tidak diberikan lagi peluang untuk pengurusi pembangunan sekolah-sekola baru atau rehab sekolah-sekolah yang lama. ‘’Sudah seharusnya urusan pebangunan ini diserahkan ke Dinas PUPR. Jangan lagi diurusi oleh Dinas Pendidikan, sebab kalau ini diteruskan, Diknas asyik mengurusi proyek saja. Yang datang ke kantor dinas pun bukan guru, tenaga pendidik, atau siswa, tapi akan berubah jadi para kumpulan kontraktor yang mereka urusi setiap hari,’’ jelasnya Junaidi yang juga Rektor Unilak mencontohkan.

Pada akhinya seminar nasional ini melahirkan beberapa sikap, usulan dan komitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Adanya perubahan pemerintah beberapa hari lagi, diharapkan mampu untuk menertibkan dan membuat terobosan baru tentang sistem pendidikan tanah air. (FS)