Undang Forum Komite se-Riau, DPPR Bahas Seputar Tupoksi dan Pungutan

PEKANBARU – Kejadian ini terus berulang setiap tahunnya. Setiap penerimaan murid baru, isu tentang pungutan di sekolah terus berkembang. Kondisi ini tentu mencemaskan orangtua yang akan memasukan anaknya ke sekolah lanjutan. Untuk membahas itu, Dewan Pendidikan Provinsi Riau (DPPR) mengundang dan membahas hal ini dengan Forum Komite Sekolah Provinsi Riau untuk SMAN, SMKN, dan SLBN. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Diknas Provinsi Riau Jalan Cut Nyak Dien No 3 Pekanbaru, Senin, 29/1/2023 lalu.
    
Dalam kesempatan ini, beragam pembahasan dilakukan antar dua lembaga ini. Bahkan, Forum Komite Sekolah se-Riau ini juga menyampaikan fakta-fakta baru tentang penyelenggaraan pendidikan di Riau. ‘’Komite sekolah ini sebagai wadah perwakilan masyarakat dalam membantu satuan pendidikan. Kadang kami tidak paham juga, banyak informasi salah yang beredar, tapi tidak mendasar dan cenderung tidak memahami kondisi yang dihadapi oleh pihak sekolah. Kita ingin mutu terbaik, tapi semuanya mau diserahkan ke pemerintah. Pasti tidak bisa mengatasi semua hal. Untuk itulah kita hadir,’’ sebut Delisis sebagai Ketua Forum Komite Sekolah se-Riau.
    
Melihat kondisi itu, DPPR menyampaikan beberapa keluhan masyarakat tentang banyaknya jenis pungutan yang muncul setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD). ‘’Sebenarnya kondisi ini perlu penjelasan ke publik secara transparan. Supaya tidak ada prasangka lain. Terkadang orangtua tidak bisa memilah mana yang sumbangan, iuran, atau pungutan. Kita berharap peristiwa yang sering beulang setiap tahun ini, bisa kita komunikasikan secara baik,’’ sebut Wakil Ketua DPPR Dr Junaidi SS Mhum. Dia juga menyatakan bahwa Pemprov Riau juga melarang dan sudah mengeluarkan surat edaran, bagi sekolah negeri untuk tidak memungut uang komite yang memiliki besaran tertentu.

Dalam kesempatan itu Drs Khaidir Almalnas, salah seorang anggota DPPR lainnya juga memberikan masukan terhadap keberadaan komite di tiap-tiap sekolah. ‘’Ada baiknya Forum komite, memantau tentang keberadaan komite-komite disetiap sekolah. Apakah masa tugasnya sesuai, apakah dipilih sesuai aturan yang ada. Atau sudah bertahun-tahun pengurus komitenya itu-itu saja. Sehingga kita menganggap, ini ada kepentingan kepala sekolah di situ,’’ kata pengurus LAMR Riau ini.

Beberapa anggota Forum Komite Sekolah lainnya juga menyampaikan beberapa perkembangan terkini tentang kendala yang dihadapi banyak sekolah. Kampriwoto, Ketua Komite SMAN 8 Pekanbaru mengatakan, apa yang dilakukan komite sekolah tidak lain upaya untuk menjaga mutu sekolah supaya terus membaik. ‘’Satu sisi kita ingin sekolah berprestasi, sarana dan prasarana harus lengkap. Siswanya berprestasi atau bisa diterima di perguruan tinggi favorit. Nah bagi orangtua yang mampu dan ingin menyumbang biaya operasional, saat itulah kita menjalankan fungsi dan peran komite sekolah,’’ sebutnya. ‘’Apalagi untuk kebutuhan biaya sekolah per anak, tidak cukup dengan dana Bos dan Bosda. Kami sudah studi banding ke beberapa provinsi. Bahwa sekolah kita ini masih butuh bantuan dan dukungan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan,’’ lanjutnya lagi.
    
Ada fakta lain yang cukup menarik terungkap dalam petemuan ini. Beberapa sekolah di Riau, ternyata ada yang tidak memiliki Komite Sekolah, sehingga akan sulit bagi orangtua memberikan dukungan atau bantuan. ‘’Kita semua tau bahwa tanggung jawab pendidikan ini, bukan hanya oleh sekolah dan pemerintah. Tapi kan harus ada juga peran serta masyarakat. Komite sekolah ini sangat penting. Sayang kalau ada sekolah tidak memiliki lembaga ini. Kami temui beberapa sekolah, terutama yang ada didaerah, tidak ada yang mau jadi komite sekolah. Mungkin takut disalahkan, berniat membantu sekolah, malah dituduh membuat pungutan. Ini kadang dilema,’’ lanjut Desisis. (mm)