FGD Wartawan Sahabat Semua, Ini Tips dari para Pakar untuk Kepala Sekolah

RIAUEDUKASI.COM, PEKANBARU - PWI Bersama Dewan Pendidikan Riau menggelar Focus Discussion Group (FGD) dengan tema “Wartawan berintegritas dan profesional sahabat semua”. Selain peserta Hari Pers Nasional 2025 juga turut diramaikan para kepala sekolah SMA/MSK di Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Kehadiran kepala sekolah pada FGD ini sangat relevan. Karena mereka menjadi salah satu pihak yang sering  menjadi korban dari oknum wartawan yang tak bertanggung jawab. Orang-orang yang mengaku wartawan tersebut sering menakut-nakuti dengan ujungnya meminta uang. Ini sudah menjadi fenoma jamak. Sehingga juga turut membuat organisasi wartawan seperti PWI sangat terganggu.

FDG berlangsung di Ballroom Nazir Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Jumat (7/2/2025).  Dalam Kegiatan ini dihadiri sekitar 500 itu menghadir pembicara Prof Dr Junaidi selalu Ketua Dewan Pendidikan Riau yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning Riau. Juga ada Dr Aat Supaat (Ketua Dewan Penguji UKW PWI Pusat), Kombes Pol Asep Darmawan SH MIK dan Dar Edi Yoga Selalu Ketua Persatuan Pimred SMSI Se Indonesia. Sebagai Moderator, Dr Ridar Hendri, jurnalis senior sekaligus staf khusus Rektor Unri bidang media massa.

Dalam paparanya, Prof Junaidi mengatakan perlunya sikap ketenangan ketika menghadapi laporan yang dilakukan oleh wartawan salam hal ini wartawan 'abal-abal". "Kepala Sekolah tidak usah takut apabila ada oknum wartawan yang melakukan intimidasi, bila bekerja sesuai aturan," ujarnya.

Mudahnya orang membuat portal media saat ini, kata Prof Junaidi, juga menjadi alasan kenapa banyaknya jumlah wartawan. "Padahal pada masa dulu disetujui seseorang menjadi wartawan itu adalah sangat selektif, ada tahapan-tahapan yang dilalui," sebutnya.

Menyikapi hal tersebut, Prof Junaidi mengajak para kepala sekolah untuk bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Agar tidak menjadi celah bagi wartawan abal-abal untuk mengulitinya.

"Mari kita kelola sekolah itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Misalnya pengelolaan anggaran yang lebih dikenal dengan dana BOS. Kalau ada penyimpangan nanti akan selalu ada celah bagi para wartawan abal-abal untuk masuk," katanya lagi.

Dr. Aat Supaat Dewan Penguji Wartawan PWI Pusat, dalam memaparkan panduan bagi para kepala sekolah untuk membedah sosok wartawan yang benar atau tidak.

"Supaya berintegritas dan profesional, di PWI ada uji kompetensi wartawan. Yang terdiri dari tingkat muda, madya dan utama," jelas Aat.

Terkait permasalahan banyaknya keluhan kepala sekolah, dirinya memberikan beberapa tips untuk dilakukan.

Kalau ada acara event tertentu hendaknya para wartawan diikutsertakan dalam kepanitiaan, tanpa melihat dimana organisasi mereka.

"Selain itu juga langganani media mereka kalau perlu dengan harga yang miring. Oleh karena itu mereka akan terseleksi dengan sendirinya," saran Aat.

Jika ada media yang menyudutkan, Aat menyarankan agar kelola sekolah tetap tenang dan mengabaikan saja.

"Upaya ini tidak mudah, namun semuanya harus dimulai dengan baik. Tetap hadapi wartawan dengan santun," paparnya.

Kombes Pol Asep Darmawan SH MIK dalam materinya  menyampaikan agar secara simpel, boleh dikatakan yang dilindungi adalah orang yang melakukan penyimpangan atau tidak.

"Memang fenomena yang terjadi di wilayah Riau, adanya pemberitaan kepala sekolah yang diperas dimasukkan ke dalam berita," katanya.

Namun jika masih terdapat wartawan yang nakal Asep mengatakan salah satu caranya adalah dengan diajak bertemu dan diberi hak jawab. "Jika ada aduan maka dapat diproses dan ditangkap," imbuh Asep.

Sebenarnya, kata Asep, keterbukaan informasi terhadap anggaran harus benar. Karena jika dilakukan dengan benar maka akan menjadi kekuatan tersendiri.

"Oleh karena itu diperlukan mitigasi untuk meningkatkan komunikasi intensif. Selain itu diperlukan adanya saluran atau wadah untuk menampung pengaduan dari kepala sekolah. Saluran ini terdiri dari kepala sekolah, kepala forum kepala sekolah, pewan pendidikan, dinas pendidikan dan pihak kepolisian."

Sementara itu,  Dar Edi Yoga selaku Ketua Pimred SMSI se-Indonesia mengatakan para kepala sekolah harus berani dalam menghadapi oknum yang mengaku sebagai wartawan. "Harus ditanyakan segala identitas dan perusahaan media."

"Selain itu juga harus dicek ada atau tidak medianya, ada surat tugasnya atau tidak.  Ada tidaknya media yang bersangkutan bisa dilakukan cara mengecek di penelusuran Google."

Dar Edi Yoga mengajak para kepala sekolah agar tidak mudah memberikan imbalan atau bayaran kepada setiap wartawan yang dapat ke sekolah mereka.

"Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa wartawan harus diberi imbalan ketika mereka berada di lapangan," tegas Yoga.(rls)