Anwar Abbas Minta Kewaspadaan Ditingkatkan dan Kesejahteraan Diperhatikan

RIAUEDUKASI.COM, PEKANBARU — Peringatan 61 tahun peristiwa G30S PKI menjadi momentum penting untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap potensi kebangkitan ideologi komunisme.

Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas menegaskan, selain mengingat rekam sejarah aksi kejam di Lubang Buaya, benteng paling ampuh untuk mencegah tumbuhnya kembali paham tersebut adalah dengan mengentaskan kemiskinan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan, gerakan komunis tercatat pernah dua kali melakukan pemberontakan di Indonesia. Yaitu, Peristiwa Madiun 1948 yang dipimpin Musso serta pengkhianatan G30S PKI pada 30 September 1965 yang menewaskan enam jenderal TNI AD dan satu perwira pertama di Jakarta, serta aksi serupa di Kediri dan Banyuwangi.

​“G30S PKI benar-benar merupakan peristiwa yang menakutkan karena apa yang mereka lakukan benar-benar biadab dan tidak mengenal istilah perikemanusiaan. Mereka tega membunuh para jenderal yang tidak bersalah dan mayatnya mereka lemparkan semuanya ke dalam lubang yang sama,” sebutnya pada Rabu (30/9/2026) dikutip dari Imbcnews.com

“Untunglah Soeharto dan kawan-kawan berhasil menemukan mayat-mayat itu dan membubarkan partai tersebut lewat sebuah keputusan MPR di tahun 1966. Kita tentu tidak ingin peristiwa biadab tersebut terulang kembali,” tegasnya lagi.

​Menurut ia, saat ini mulai terlihat fenomena konsolidasi gerakan gaya baru yang berupaya menekan berbagai pihak agar mencabut TAP MPRS Nomor XXV/1966 demi menyebarkan kembali paham Marxisme-Leninismem, yang menjadi akar gerakan PKI di Indonesia masa lalu.

Merujuk pandangan Jenderal Abdul Haris Nasution pada era 1970-an, Anwar menyebut, ajaran komunisme hanya bisa tumbuh subur di tengah masyarakat yang miskin.

​“Nasution bercerita bahwa dia pernah ditanya oleh temannya dari Jepang tentang bagaimana cara membendung komunisme. Lalu saya jawab, kata Nasution, anda harus tahu bahwa ajaran komunisme itu akan tumbuh dengan subur di negara yang rakyatnya miskin. Oleh karena itu cara yang paling ampuh dalam menghadapi mereka, kata Nasution, adalah dengan meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat,” ungkap Anwar.

​Meskipun BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional per Maret 2026 berada di angka 8,07 persen, Anwar menyoroti standar upper middle-income Bank Dunia yang mencatat angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 64,2 persen.

Kondisi ketimpangan ekonomi ini dinilai harus segera diatasi agar tidak membuka celah bagi masuknya ideologi yang merusak persatuan bangsa.(z/int)