Siap-Siap Prodi yang Tak Relevan dengan Lapangan Kerja Bakal Dieksekusi 

RIAUEDUKASI.COM, JAKARTA - Pemerintah memberi sinyal keras terhadap program studi yang dinilai tidak relevan dengan lapangan kerja. Dengan kata lain, harus siap-siap untuk dilikuidasi alias dihapus dari peredaran.

Peringatakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Badri Munir Sukoco.
 
"Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi. Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi," kata Badri dikutip Kompas.com, Kamis (23/4/2026). 

Badri menjelaskan, hal ini dilakukan pemerintah untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Sebab, pihaknya mencatat setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta generasi muda terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma. 

Lulusan-lulusan itu, kata Badri, justru banyak yang kesulitan untuk mencari pekerjaan sehingga pemerintah mengeluarkan inisiatif meningkatkan industrialisasi, khususnya industri spesifik. Meliputi, energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama. Dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan," ujarnya. 

Menurut Badri, saat ini juga banyak kampus yang membuka prodi berdasarkan keinginan pasar tanpa memikirkan kesesuaiannya dengan dunia kerja. Misalnya, setiap tahun jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda 490.000 lulusan, sementara pasar calon guru 20.000 orang, sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik. 

Oleh karena itu, Badri mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP, yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membantu dalam menyusun kajian prodi yang masih relevan. 

Ia juga mengajak kampus menggunakan strategi market driving dengan menggerakkan pasar, terutama delapan industri strategis yang sudah disusun pemerintah. 

"Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis. Nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan," pungkas Badri.***